berita Kab. Puncak

_{K.F : Sekretaris Bappeda bersama TIM SPM Bagian Perencanaan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri}

Timika – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Puncak menggelar Sosialisasi dan Pendampingan Penginputan Data Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2026 sebagai upaya mempercepat pembenahan data serta meningkatkan pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, Senin hingga Selasa (9–10 November 2026), di Hotel Horison Diana, Timika, dibuka oleh Sekretaris Bappeda Kabupaten Puncak, Naman Tabuni.

Dalam kegiatan tersebut, Naman Tabuni membacakan sambutan dan arahan Kepala Bappeda Kabupaten Puncak. Dalam sambutannya disampaikan bahwa “SPM merupakan instrumen penting untuk mengukur tingkat pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sekaligus menjadi salah satu indikator kehadiran pemerintah daerah dalam memenuhi hak-hak dasar warga.”

Ia mengungkapkan bahwa hingga Triwulan III Tahun Anggaran 2026, Kabupaten Puncak masih menghadapi sejumlah kendala dalam pengelolaan dan penyediaan data pendukung SPM. Kondisi tersebut menyebabkan penginputan data pada aplikasi SPM belum berjalan optimal, bahkan masih terdapat sejumlah indikator yang belum terinput secara lengkap.

“Karena itu, seluruh perangkat daerah terkait, dengan meningput SPM, diminta meningkatkan koordinasi dan kolaborasi, khususnya dalam melakukan inventarisasi, konsolidasi, verifikasi, serta penginputan data sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pemerintah Kabupaten Puncak juga menargetkan seluruh pembenahan dan penginputan data SPM dapat diselesaikan hingga Triwulan IV Tahun 2026.” Tukas Naman.

Dalam sambutannya, Naman juga berharap tim pendamping dari Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri dapat memberikan pendampingan hingga seluruh proses pengumpulan dan penginputan data SPM Kabupaten Puncak selesai. Ia menegaskan bahwa kegiatan tersebut bukan sekadar mencari pihak yang bertanggung jawab atas keterlambatan, melainkan menjadi kesempatan bersama untuk menemukan solusi.

Sementara itu, Tarwanto, Anggota Tim SPM Bagian Perencanaan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, dalam penyampaiannya mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Puncak melalui Bappeda yang telah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan tersebut.

“Penerapan SPM merupakan kewajiban pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.” Jelas Tarwanto.

Ia berharap kegiatan penguatan penerapan dan pelaporan SPM dapat dilaksanakan setiap triwulan agar kapasitas perangkat daerah semakin meningkat dan pelaporan dapat dilakukan secara konsisten.

Menurutnya, seluruh tim penerapan SPM harus mampu berkolaborasi mulai dari pendataan, penghitungan kebutuhan pelayanan dasar, perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan berdasarkan kondisi yang sesungguhnya di lapangan. Pemerintah Kabupaten Puncak juga diharapkan memberikan perhatian terhadap kesenjangan pemenuhan pelayanan dasar pada enam bidang SPM, yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial.

“Pelaksanaan SPM tidak boleh hanya berorientasi pada angka capaian dan kelengkapan administrasi pelaporan, tetapi harus benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Tarwanto juga memahami bahwa Kabupaten Puncak memiliki karakteristik geografis dan tantangan tersendiri, sehingga pendampingan dari Kemendagri diharapkan dapat membantu pemerintah daerah menemukan solusi sesuai kebutuhan dan kondisi wilayah.” Tegas Tarwanto

Lebih lanjut, Tarwanto menyampaikan bahwa berdasarkan perkembangan pelaporan SPM kabupaten/kota di Provinsi Papua Tengah hingga 10 November 2026.

“Kabupaten Puncak telah menempati peringkat pertama, disusul Kabupaten Mimika dan kabupaten lainnya. Capaian tersebut diharapkan dapat dipertahankan secara konsisten mulai Triwulan I hingga Triwulan IV” puji Tarwanto

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Puncak didorong segera menyelesaikan pelaporan SPM Triwulan IV Tahun 2026 sekaligus menetapkan target pelaporan Tahun 2027 sebagai dasar pelaksanaan yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Melalui kegiatan ini, Bappeda Kabupaten Puncak berharap seluruh perangkat daerah semakin memahami tanggung jawabnya dalam penerapan dan pelaporan SPM. Dengan dukungan pendampingan dari Kemendagri serta komitmen bersama seluruh perangkat daerah, Kabupaten Puncak diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan kualitas pelaporan, tetapi juga menghadirkan pelayanan dasar yang semakin berkualitas, merata, dan dirasakan oleh seluruh masyarakat. (Diskominfo Puncak)